Langsung ke konten utama

IPMM desak Pemda Mimika terkait dana bantuan studi periode 2024

 

Sejumlah mahasiswa saat menggelar konfrensi pers di Jalan Kamwolker, Asrama Mimika, Distrik Heram, Kota Jayapura,Papua pada Sabtu (9/11/2024).


Jayapura, Kumu- Ikatan pelajar mahasiswa/i Mimika atau (IPMM) di Kota studi Jayapura,Papua mendesak pemerintah daerah kabupaten Mimika, Papua Tengah, dalam ini dinas pendidikan dan kabag sumber daya manusia terkait bantuan biaya studi berjalan dan akhir semester periode 2024.


" Kami, menyampaikan rasa keprihatinan mendalam atas terhambatnya pencairan bantuan pendidikan studi berjalan [semester] dan akhir studi yang seharusnya diterima pada bulan Juli 2024, bukan akhir tahun 2024 ini," ujar Ketua IPMM Ronny R. Kogoya saat konfrensi pers di Jalan Kamwolker, Asrama Mimika, Distrik Heram, Kota Jayapura,Papua pada Sabtu (9/11/2024)


Pihaknya berharap semua masyarakat para pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan perhatian penuh terhadap desakan tersebut, karena pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara, maka seharusnya tidak diperhambatkan.


" Maka kami mendesak dinas terkait dalam hal dinas pendidikan dan kabag SDM kabupaten Mimika, Papua Tengah, untuk segera memberikan penjelasan mengenai kendala yang menghalangi proses pencairan bantuan biaya studi berjalan dan akhir semester periode 2024," ujarnya  


Mereka meminta dalam waktu dekat memberikan kejelasan oleh pemda Mimika Papua Tengah, berdasarkab data yang terhimpun oleh badan pengurus IPMM kepada pemda Mimika dalam hal dinas terkait sejak Juli 2024 lalu.


" Berdasarkan data-data kami sudah serahkan adalah kartu Mahasiswa, KRS, KPM, maka harus meng kroscek kembali supaya tidak ada pendobolan data antara penerima bantuan beasiswa dan penerima bantuan," ujarnya.


Maka seluruh mahasiswa/i se-Kota studi Indonesia belum mendapatkan ,bantuan maka berharap pemda Mimika agar merespon positif terkait beberapa poin desakan diatas namun jika tidak, maka pihaknya akan mengambil tindakan menggelar aksi pemalangan di kabupaten Mimika dalam hal di dinas terkait.


" Selain kami lakukan itu akan laporkan kepada Ombusman Republik Indonesia karena pemda Mimika tidak transparan dalam pengelolaan untuk bantuan Pendidikan, bantuan studi semester dan akhir studi," katanya


Wakil Ketua IPMM Rizal Kudiai mengatakan bahwa pada 31 Juli 2024 lalu telah menyerahkan berkas terkait bantuan studi berjalan kepada dinas pendidkan, dan kabag SDM bantuan akhir studi.


" Karena pemda kabupaten Mimika, dalam hal dinas Pendidikan menangani bantuan studi berjalan atau semester, sedangkan bagian SDM menangani bantuan akhir studi, sedangkan bantuan beasiswa berdasarkan nilai IPK semester," ujarnya


Ia menjelaskan di kabupaten mimika ada beberapa jalur bantuan dana pendidikan yakni, jalur orang tua tidak mampu, disebut bantuan studi berjalan, jalur SDM terkhusus menangani bantuan akhir studi dan jalur beasiswa hanya dapat berdasarkan nilai IPK semester


Kudiai mengatakan sejak 31 Juli 2024 dengan beberapa temannya setelah menyerahkan data menunggu tanpa kepastian dari pemda di kabupaten Mimika. Pada Oktober 2024 dirinya memutuskan kembali ke kota studinya.


" Kami tunggu kepastian untuk mencairkan bantuan studi itu tetapi mengingat dengan kuliah kami datang kembali ke kota studi, selama di Mimika salah satu staf dinas Pendidikan sampaikan bahwa kepala dinas diluar daerah sekitar 9 kali berturut-turut," katanya


Sekretaris IPMM Maximus Wamenareyau mengatakan dampak keterlambatan pencairan dana bantuan tersebut maka banyak mahasiswa akhir semester juga terhambat.


" Sampai akhir tahun ini belum jelas dari pemda maka kami desak, karena banyak kendala diantaranya pembayaran semester terkancin, dan bagi teman-teman di kos akhirnya dikeluarkan," katanya.


Hingga  Kumu turunkan berita ini pemda Mimika, Papua Tengah belum memberikan respon terkait bantuan studi tersebut. (*)





Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sejumlah PPD, dan PPS desak KPU Nduga segera cairkan hak sebagai penyelenggara

  Sejumlah PPD dan PPS saat menggelar jumpa pers di Kota Jayapura Papua pada Sabtu (1/2/2025) Jayapura, Kumu- Sejumlah Panitia Penyelenggara Distrik (PPD), dan Panitia Pemungutan Suara atau (PPS), di kabupaten Nduga Papua Pengunungan, mendesak Komisi Pemilihan Umum KPU setempat untuk segera dibayarkan hak-hak mereka " Tanggungjawab kami sudah melaksanakan dengan baik tanpa terjadi konflik, namun KPU Nduga belum transparansi hak kami 32 Distrik. Hari ini kami sampaikan KPU segera dibayarkan operasional PPD dan PPS dengan uang honor kami di bulan Desember 2024 dan Januari 2025 ," ujar ketua PPD distrik Iniye Lepania Doronggi saat menggelar konferensi pers di kota Jayapura pada Sabtu (1/2/2025)  Doronggi menjelaskan, sejak mulai proses pilkada 2024 berjalan lancar dan aman, sehingga KPU setempat mendapatkan penghargaan dari KPU Provinsi Papua Pengunungan dan KPU RI yang merupakan salah satu terlaksana pilkada tanpa konflik di daerah tersebut. " Dapat penghargaan ini atas k...

Empat pemain PSBS Biak kunjungi di Uncen

  Empat pemain PSBS Biak berfoto bersama pihak dosen fakultas Keolahragaan Uncen, pada Kamis (23/1/2025) Jayapura, Kumu- Empat pemain PSBS Biak melakukan kunjungan di Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Cenderawasih (UNCEN) pada Kamis (23/1/2025).  Empat pemain PSBS yang mengunjungi tersebut adalah Jeam Kelly Sroyer (striker), pemain asal Indonesia, Febrianto Uopmabin (wing kiri), pemain sepak bola asal Indonesia, Abel Arganaraz (striker), pemain sepak bola asal Argentina, dan M Tahir (gelandang). Pantauan media inj, di lokasi terlihat suasana dalam kunjungan tersebut berlangsung sangat meriah. Empat pemain PSBS Biak, disambut oleh sejumlah mahasiswa serta dosen FIK. Menariknya lagi dalam kunjungan tersebut dilakukan sesi tanya jawab dengan pemberian hadiah tiket gratis untuk nonton bola di lapangan stadion Lukas Enembe, PSBS Biak melakukan PSS Semarang, di Kabupaten Jayapura, Papua, berlangsung pada ( 26/1/2025) mendatang   Dekan FIK Uncen, Tri Setyo Guntoro m...

Asrama Putra Lanny Jaya, Gelar Diskusi Revisi RUU TNI Dinilai Membungkam Ruang Demokrasi

  Usai setelah diskusi berfoto bersama narasumber dan mahasiswa di Aula Asrama Putra Lanny Jaya.— Kumumedia.com Jayapura, Kumumedia.com — Asrama Mahasiswa Putra Lanny Jaya (AMP-LJ) di Kota studi Jayapura, Papua, mengadakan diskusi dengan mengusung tema, " Dampak Revisi UUD Nomor 34 Tahun 2024 RUU TNI."  Diskusi yang dimoderatori oleh Warlbho T. Wanimbo, dihadiri dua narasumber yakni, mantan anggota DPR Papua Nioluen Kotouki, dan Ketua Wilayah Baptis Tabi, Patinus Wenda, berlangsung di Aula Asrama Putra Lanny Jaya, Jl. Perumnas III, Kamwolker Waena, distrik Heram, Kota Jayapura, pada Selasa (1/4/2025). Diskusi ini diadakan sebab pada Kamis (20/3/2025) di Jakarta oleh DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia  Diketahui, RUU TNI yang ditolak banyak pihak ini mencakup perubahan 4 pasal yakni Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Pasal 15 soal tugas pokok TNI, Pasal 53 soal usia pensiun prajurit...